Related Posts
-
PPP ke Cakada: Pandemi Jangan Dibuat Mainan
Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengimbau kepada pasangan calon kepala daerah dan tim pemenangan agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Ia meminta para kandidat tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai mainan. “Pandemi Covid-19 ini harus dilihat secara serius jangan dibuat mainan,” kata Baidowi di …
-
PPP Resmi Berhentikan Romahurmuzy dan Mengangkat Suharso Sebagai Plt. Ketum
Rapat pengurus harian Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah selesai dilakukan. Dalam rapat tersebut ada tiga poin yang dihasilkan, salah satunya memberhentikan Romahurmuziy dari posisi ketua umum. “Pertama, pemberhentian terhadap Romahurmuziy berdasarkan AD/ART karena beliau terkena kasus, diberhentikan sebagai ketum,” kata Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP PPP M Amir Uskara, di DPP PPP, Jalan Diponegoro, Jakarta …
-
Rapimnas PPP Matangkan Stategi Hadapi Pemilu 2019
PPP.OR.ID, Jakarta – Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) IV dan Workshop Nasional Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kini tengah berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran dan diikuti oleh pengurus harian DPP serta 34 DPW seluruh Indonesia. Rangkaian puncak acara digelar peringatan Harlah PPP ke 46 yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Rapimnas merupakan pematangan strategi pemenangan …
-
Siapkan kemenangan Pemilukada dan Pemilu 2019
Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Timur menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) I Pemenangan Pemilu 2019, LKKM ( Latihan Kepemimpinan Kader Madya) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) KTA Online.
-
Jangan Ada Ampun untuk Pedofil !
PPP – Anggota Komisi X DPR Reni Marlinawati mengutuk keras praktik pedofilia yang dilakukan dan dipertontonkan melalui grup Facebook Loly Candy’s. Menurutnya, pihak-pihak yang terlibat praktik menyimpang itu harus dihukum maksimal. “Saya meminta aparat penegak hukum menjerat maksimal pedofil dengan pasal berlapis dengan dijerat UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak. Negara harus tegas dan tidak …