Related Posts
-
Muktamar IX PPP Diharapkan Beri Ruang Politik bagi Generasi Milenial
Ketua Umum Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI) Hilman Ismail Metarium menyebut generasi milenial menjadi bagian penting dalam demokrasi indonesia ke depan. Ia pun berharap Muktamar IX PPP bisa membawa perubahan yang baik dengan memberikan ruang aktualisasi politik bagi generasi milenial. “Eksistensi milenial sangat diperhitungkan. Bukan hanya jumlah generasi milenial yang semakin besar, namun juga mereka …
-
Muktamar PPP Jadi Jalan Keluar dari Krisis
Muktamar Nasional Partai Persatuan Pembangunan pada Desember 2020 mendatang merupakan jalan keluar untuk keluar dari krisis yang sedang melanda partai berlogo kakbah tersebut. “Muktamar adalah forum permusyawaratan tertinggi yang dimiliki kader, semua stakeholder PPP. Karena PPP adalah aset bangsa ini, dan bahkan partai politik tertua yang telah melewati berbagai rezim dan era, tentu akan menjadikan …
-
500 TKA China Masuk Indonesia Di Tengah Pagebluk Corona
Warganegara asal Negara Komunis China kembali memasuki wilayah Indonesia bagian Sulawesi Tenggara. Sedikitnya ada 500 tenaga kerja asing asal China masuk ke wilayah Indonesia. Sekretaris Fraksi PPP Achmad Baidowi mengecam tindakan tersebut. Ia menilai kedatangan ratusan pekerja impor di tengah pagebluk virus corona baru (Covid-19) telah melukai rakyat Indonesia. “Terkait dengan info (kalau itu benar) …
-
PPP Tak Percaya Ada Salah Ketik di RUU Omnibus Law
Penasihat fraksi PPP DPR RI Arsul Sani meyakini tidak ada salah tik dalam draf Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja. Salah tik yang dimaksud yakni soal undang-undang bisa diganti dengan peraturan pemerintah (PP) dalam RUU itu. Arsul mengatakan salah tik dimungkinkan jika hanya terjadi pada beberapa kata dalam sebuah draf. Namun aturan yang disebut …
-
PPP Tak Setuju Pilkada Asimetris Usulan Mendagri Tito Karnavian
Jakarta-Partai Persatuan Pembangunan menolak usul Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian untuk memberlakukan pemilihan kepala daerah atau pilkada asimetris sebagai bagian dari hasil evaluasi sistem pemilihan langsung. Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengatakan, semua daerah harus memiliki aturan hukum dan sistem yang sama dalam pelaksanaan pemilu. “Jadi pilihannya, pilkada langsung atau pilkada tidak langsung alias kembali …