Related Posts
-
Tolak Keras Kenaikan PT 7 Persen, PPP: Semakin Banyak Suara Hilang!
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jangan sampai RUU ini menjadi jalan bagi partai politik tertentu untuk menang dengan mudah. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi mengingatkan, sistem proporsional dipilih karena memang cocok dengan model …
-
PPP Minta Pemerintah Terbuka Jelaskan Kasus Uighur
Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Reni Marlinawati meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka kepada masyarakat mengenai kondisi muslim Uighur di Xinjiang, China, yang dikabarkan mengalami diskriminasi oleh pemerintah China. Reni mengatakan keterbukaan pemerintah soal isu Uighur penting agar tak terjadi gerakan massa yang lebih masif di Indonesia. “Kalau dibiarkan begini, masyarakat enggak bersikap dan …
-
PPP: Mendikbud-Menag Butuh Wakil
PPP menilai sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju penuh kejutan. Hal itu terkait dengan pengalaman dan latar belakang para menteri tersebut. “Beberapa nama memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (23/10/2019). Awiek tak menyebut …
-
PPP Sebut ‘Crosshijaber’ Kelainan dalam Praktik Keagamaan
Anggota Fraksi PPP di DPR Ahmad Baidowi menilai fenomena crosshijaber atau pria yang gemar berdandan layaknya perempuan muslim, lengkap dengan cadar yang menutupi wajahnya, merupakan bentuk perilaku keagamaan yang menyimpang. Menurutnya, tindakan tersebut rawan untuk disalahgunakan oleh pelaku untuk kepentingan tertentu yang tak wajar. “Fenomena tersebut merupakan kelainan dalam praktik keagamaan dan itu sangat rawan …
-
Dua Calon Hakim Konstitusi Disahkan Menjadi Hakim MK
PPP.OR.ID, Jakarta – Komisi III DPR RI mengumumkan dua nama calon hakim konstitusi yang telah disahkan menjadi Hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Kedua hakim tersebut dipilih berdasarkan rekomendasi Tim Panel Ahli dalam musyawarah mufakat. Adapun nama kedua Hakim MK tersebut adalah Aswanto dan Wahiduddin Adams. “Meskipun sempat ada nama lain yang paling banyak disebut, namun secara keseluruhan …