PPP setuju Bentuk Pansus “Dwelling Time”

PPP setuju Bentuk Pansus “Dwelling Time”

PPP.jatim – Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mendorong DPR RI segera membentuk panitia khusus (Pansus) “Dwelling Time” untuk mengusut persoalan seputar “dwelling time” di pelabuhan.
“Saya mengusulkan dibentuknya Pansus itu tidak hanya untuk mengurai masalah ‘dwelling time’, tetapi juga membongkar sinyalemen adanya praktik mafia di pelabuhan,” kata Arsul Sani di Jakarta.

Menurut Arsul, persoalan “dwelling time” di pelabuhan mestinya tidak hanya dilihat dari persoalan perdagangan yang ditangani Komisi VI DPR RI atau perhubungan di Komisi V DPR RI, karena ada juga aspek hukum di dalamnya.

Karena ada aspek hukumnya, menurut dia, sehingga persoalan “dwelling time” ini seharusnya juga ditangani Komisi III.

“Melalui Pansus maka akan menjadi pintu masuk penuntasan kasus hukum yang terjadi dalam ‘dwelling time’,” katanya.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menambahkan, Pansus “Dwelling Time” juga ditujukan untuk mengungkap sinyalemen adanya kasus penyelundupan.

Arsul mencontohkan, kasus penyelundupan minuman keras (miras) dalam 37 truk yang diungkap Direktorat Jenderal Bea Cukai pada Oktober 2014.

Ke-37 truk pengangkut miras itu ditangkap dalam tiga operasi terpisah di Palembang, Lampung, dan Merak, tapi tindak lanjut penanganannya sampai saat ini tidak jelas.

“Jika Pansus ‘Dwelling Time’ dibentuk, dapat menjadi pintu masuk dibentuknya penuntasan kasus-kasus yang merugikan masyarakat,” katanya.

Arsul menegaskan, dengan adanya Pansus “Dwelling Time” maka DPR dapat memanggil Kepolisian, Dirjen Pajak, Dirjen Bea Cukai, maupun instansi terkait lainnya.

“Saya akan menanyakan kasus per kasus, menunggu laporan dari masyarakat terkait pelanggaran hukum yang terjadi, termasuk penyelundupan miras ke Kepolisian dan pihak-pihak terkait,” katanya. (Konfrontasi.com/120N)