Related Posts
-
Batal Gelar di Makassar, PPP Buat Muktamar Virtual dan Zonasi
Sekretaris Jendral Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan Muktamar IX PPP yang rencananya digelar terpusat di Makassar, 18-21 Desember, menjadi digelar secara virtual dan zonasi. Hal ini berkaitan dengan pandemi Covid-19 yang masih meningkat di Tanah Air. “Muktamar IX PPP yang pada awalnya akan digelar di Makassar, namun berdasarkan masukan dari kader PPP di …
-
PPP Sebut Nama-Nama Dinilai Layak Jadi Anggota Dewan Pengawas KPK
Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani mengungkap empat nama yang menguat sebagai calon dewan pengawas KPK. Tiga nama bekas pimpinan KPK, satu mantan hakim agung. Tiga nama mantan pimpinan KPK adalah Tumpak Hatorangan Panggabean, Indriyanto Seno Adji, Mas Achmad Santosa. “Kalau PPP menyuarakan yang bisa dipertimbangkan itu contohnya kalau dari orang yang pernah ada di KPK …
-
Suharso Monoarfa dari Menpera ke Menteri PPN
Suharso Monoarfa ditunjuk presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas. Saat ini, dirinya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suharso juga adalah salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejak 19 Januari 2015. Dalam dunia perpolitikan, Suharso pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009 …
-
Rekonsiliasi Bermakna Tidak Ada Lagi Cebong dan Kampret
Presiden Joko Widodo menegaskan, saat ini tidak ada lagi yang namanya 01 dan 02. Hal itu ia tegaskan saat konferensi pers bersama Prabowo Subianto di Stasiun MRT Senayan, Jakarta Selatan, Sabtu (13/7/2019). “Tidak ada lagi yang namanya 01. Tidak ada lagi yang namanya 02,” ujar Jokowi. Mendengar hal tersebut, Prabowo yang berada di sampingnya langsung …
-
BJ Habibie Menceritakan Peran PPP Dalam Reformasi
PPP.OR.ID, JAKARTA – Presiden ketiga Indonesia Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie menceritakan bagaimana peran Partai Persatuan Pembangunan (PPP) pasca kemerdekaan Indonesia pada tahun 1955. Habibie menceritakan kondisi masyarakat Indonesia setelah memproklamirkan kemerdekaan dan pemahaman asas negara Pancasila yang pada saat itu rentan terjadi perbedaan pendapat antar masyarakat. “Sejak kita memproklamirkan kemerdakaan dan Pancasila pada tahun 1955 …