Related Posts
-
PPP: Jika Hilangkan Frasa Agama, PJPN Langgar Konstitusi
Wakil Ketua Umum PPP Arsul angkat bicara mengenai kabar hilangnya frasa agama dalam rancangan Peta Jalan Pendidikan Nasional (PJPN) 2020-2035. Hal tersebut pun sudah mendapat sorotan dari berbagai ormas Islam, antara lain Muhammadiyah, NU dan MUI. Karenanya sebagai parpol koalisi pemerintahan, PPP mengkritisi rancangan PJPN tersebut. “Jika frasa agama tersebut nantinya benar-benar dihilangkan dari PJPN, …
-
Finalisasi Persiapan Muktamar, PPP Gelar Rapimnas 4-5 Desember
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 4-5 Desember 2020. Rapimnas ini bertujuan mematangkan persiapan Muktamar IX PPP yang akan digelar di Makassar, 18-21 Desember 2020 mendatang. Wakil Ketua Umum PPP Ermalena menuturkan Rapimnas yang akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta ini akan membahas perkembangan terakhir dari …
-
PPP Cemaskan Pesantren: Infrastruktur dan Tenaga Medis Kurang
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan tatanan baru atau new normal kendati pandemi Covid-19 belum berakhir. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, jika kebijakan itu dijalankan untuk semua sector, pondok pesantren juga akan terimbas. “Pertengahan Syawal, sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas …
-
Jadi Wakil Menag, Zainut Tauhid: Meski Wakili PPP, Darah Saya NU
Politikus PPP Zainut Tauhid ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Agama (Menag). Zainut mengatakan dia merupakan wakil dari PPP dan berdarah Nahdlatul Ulama (NU). “Meski saya wakili PPP, warna saya, darah saya NU,” kata Zainut di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019). Namun Zainut memastikan diri bakal mengesampingkan latar belakangnya ketika menjabat. Dia menyatakan kepentingan …
-
Wasekjen PPP Sesalkan WNA Masuk DPT
PPP.OR.ID, Jakarta – Komisi II DPR Ahmad Baidowi menyesalkan penemuan 103 WNA yang memiliki e-KTP masuk dalam DPT. Padahal, sebenarnya dengan jumlah 103 WNA yang ditemukan tak akan berdampak spesifik pada perolehan suara nantinya. “Patut disayangkan, karena ada keteledoran dalam pelaksanaan teknis di lapangan. Karena menyangkut isu sensitif jadi ramai, padahal jumlahnya hanya 103 orang dan tak …