Related Posts
-
Optimis Dengan Ketum Baru, PPP Jatim Minta Sekjen Harus Dari NU
Suharso Monoarfa terpilih sebagai Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP). DPW PPP Jatim meminta jabatan Sekretaris Jenderal harus diisi kader PPP yang NU. “Ya memang, PPP kan didirikan 4 kursi, salah satunya NU. Sosok NU ini butuh untuk mengangkat dan berjuang bersama partai,” ujar Sekretaris Wilayah PPP Jatim Norman Zein Nahdi saat dikonfirmasi detikcom, Senin …
-
Finalisasi Persiapan Muktamar, PPP Gelar Rapimnas 4-5 Desember
Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 4-5 Desember 2020. Rapimnas ini bertujuan mematangkan persiapan Muktamar IX PPP yang akan digelar di Makassar, 18-21 Desember 2020 mendatang. Wakil Ketua Umum PPP Ermalena menuturkan Rapimnas yang akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta ini akan membahas perkembangan terakhir dari …
-
Gebyar dan Dihadiri Bupati, Jombang Awali Muscab PC GPK di Jatim
Pengurus Cabang Gerakan Pemuda Ka’bah (PC GPK) Kabupaten Jombang mengawali Musyawarah Cabang (Muscab) pada Sabtu pagi (24/10/2020) di Ballroom Hotel Yusro, Jombang. Muscab PC Jombang ini merupakan titik awal dari rencana muscab marathon PC GPK se Jawa Timur. Hadir dalam Muscab kali ini, Ketua Umum PP GPK Andi Surya Ghalib, Bupati Jombang yang sekaligus Ketua …
-
Kaukus Muda PPP Gandeng Millenial Agar Tidak Apatis Terhadap Parpol
Kaukus Muda PPP Surabaya menggandeng kalangan Mahasiswa, anak jalanan, dan pemuda putus sekolah untuk tidak apatis terhadap partai politik. Sebab, masih banyak kalangan millenial yang apatis terhadap partai politik, mengingat Pilwali Surabaya sebentar lagi akan digelar. “PPP membentuk wadah khusus yang dinamakan Kaukus Muda PPP, tujuannya mengajak kalangan millenial tidak apatis terhadap parpol,” ujar Koordinator …
-
PPP Setuju Usul Tito Karnavian Evaluasi Pilkada Langsung
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. PPP menilai, biaya tinggi yang selama ini harus dikeluarkan dalam proses Pilkada, menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat dan berefek kepada maraknya perilaku koruptif. “Banyaknya OTT kepala daerah ternyata …