October 2019

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, adanya hak veto yang diberikan Presiden kepada menteri koordinator bertujuan supaya kementerian koordinator bisa bekerja lebih makasimal. Hak veto ini, kata Arsul, juga berguna untuk menyelaraskan fungsi satu kementerian dan kementerian lainnya. “Presiden melihat bahwa dalam masa pertama pemerintahannya masih terjadi ketidakselarasan bahkan antara kementerian […]

Politikus PPP Zainut Tauhid ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Agama (Menag). Zainut mengatakan dia merupakan wakil dari PPP dan berdarah Nahdlatul Ulama (NU). “Meski saya wakili PPP, warna saya, darah saya NU,” kata Zainut di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019). Namun Zainut memastikan diri bakal mengesampingkan latar belakangnya ketika menjabat. Dia menyatakan kepentingan

PPP menilai sejumlah nama menteri di Kabinet Indonesia Maju penuh kejutan. Hal itu terkait dengan pengalaman dan latar belakang para menteri tersebut. “Beberapa nama memang penuh kejutan jika dilihat dari latar belakang pengalaman maupun keilmuan jika disandingkan dengan tupoksi di masing-masing kabinet,” kata Wasekjen PPP Achmad Baidowi (Awiek) kepada wartawan, Rabu (23/10/2019). Awiek tak menyebut

Suharso Monoarfa ditunjuk presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/ Kepala Bappenas. Saat ini, dirinya merupakan Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Suharso juga adalah salah satu anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) sejak 19 Januari 2015. Dalam dunia perpolitikan, Suharso pernah menjadi anggota DPR pada periode 2004-2009

Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharso Manoarfa mendapat tugas untuk membuat peta jalan ekonomi dalam kabinet pemerintahan Joko Widodo 2019-2024. Peta jalan itu akan dipresentasikan dalam sidang kabinet perdana. “Presiden meminta saya untuk menyiapkan road map bahkan waktu dekat mempresentasikan dalam sidang kabinet perdana dan untuk menjelaskan kepada kabinet mengenai hal itu,”