Jabat Waketum PPP, Pengamat : Musyaffa’ Noer Layak Masuk Kancah Politik Nasional

Jabat Waketum PPP, Pengamat : Musyaffa’ Noer Layak Masuk Kancah Politik Nasional

Politisi senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) asal Jawa Timur, Musyaffa’ Noer didapuk sebagai Wakil Ketua Umum DPP PPP periode 2020-2025. Posisi itu diumumkan langsung oleh Ketua Umum DPP PPP, Suharso Monoarfa pada 28 Januari 2021.

Direktur Eksekutif Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI), Baihaki Sirajt menilai posisi waketum adalah jabatan strategis. Apalagi Suharso sebagai Ketua Umum juga menjabat sebagai Menteri Bappenas di kabinet. Itu artinya akan banyak porsi ketua umum yang didelegasikan kepada Musyaffa’ sebagai Waketum.

“Posisi Musyaffa’itu sangat strategis, apalagi Ketua Umum PPP Seorang menteri. Tentu akan banyak tugas dan kewenangan didelegasikan kepada Musyaffa’ sebagai Waketum,” terang Baihaki Sirajt, Selasa (16/2/2021).

Baihaki mengungkapkan, posisi Wakil Ketua Umum itu juga bisa dibilang adalah bentuk penghargaan dari partai terhadap kiprah dan dedikasi Musyaffa’ selama ini. Musyaffa’ selama menjadi Ketua DPW PPP Jatim dan Ketua Fraksi PPP DPRD Jatim punya kontribusi besar terhadap eksistensi PPP di parlemen, sehingga bisa lolos dari parliamentary treshold (PT) empat persen.

“Tentunya posisi Waketum itu juga bentuk pengakuan partai terhadap kualitas Musyaffa’ yang menginjak level nasional. Saya kira berikutnya, ia pantas melangkah ke DPR RI. Bahkan tak menutup kemungkinan menjadi menteri seperti Abdul Halim Iskandar yang juga berangkat dari Jawa Timur,” urai Baihaki.

Baihaki mengatakan, saat ini nama Musyaffa’ sejajar dengan Zainut Tauhid (Wakil Menteri Agama), Arsul Sani (Wakil Ketua MPR RI), Ermalena (Anggota DPR RI periode 2014-2019), Amir Uskara (Anggota DPR RI).

Baihaki melanjutkan, Suharso sebelumnya juga adalah Wakil Ketua Umum yang akhirnya dipercaya menjadi Ketua Umum dan masuk kabinet. Demikian pula Amir Uskara yang sebelumnya adalah Ketua DPW PPP Sulawes Selatan yang saat ini sudah masuk kancah politik nasional.

“Musyaffa’ sudah selevel dengan para politikus level nasional. Sekarang ini momentum dirinya untuk naik level. Ia punya modal cukup untuk menjadi tokoh nasional,” pungkas Baihaki.

Lensajatim

Daftar lengkap pengurus DPP PPP periode 2020-2025

Daftar lengkap pengurus DPP PPP periode 2020-2025

Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan ( PPP ) Suharso Monoarfa mengumumkan sutruktur kepengurusan PPP untuk periode 2020-2025 dalam acara Harlah PPP ke-48 yang bertajuk “Jalan Pulang Menuju Ka’bah”.

Namun, Suharso tidak mengumumkan itu lewat paparannya, melainkan menampilkannya melalui video singkat yang diputar dalam acara yang disiarkan di salah satu stasiun TV nasional dan juga channel Youtube media terkait, Kamis (28/1/2021) malam ini.

Berikut Susunan Pengurus PPP Periode 2020-2025:

Ketua Umum
Suharso Monoarfa

Sekretaris Jenderal
Arwani Thomafi

Bendahara Umum
Surya Batara Kartika

Wakil Ketua Umum
Zainut Tauhid
Arsul Sani
Ermalena
Amir Uskara
Musyaffa Noer

Wakil Sekretaris Jenderal
Qonita Lutfiyah
Idy Muzayyad

Wabendum
Lukman Yani

Bidang Fungsional
Achmad Baidowi
Jafaruddin Harahap
Rendhika Deniardy Harsono
M. Qoyum Abdul Jabar
Saifullah Tamliha
Nyoman Anjani

Bidang Isu Strategis
Habib Hasan Mulachela
Warti’ah
Illiza Sa’aduddin Jamal
Joko Purwanto
Rina Fitri
Syamsurizal
Atik Heru Maryati
Ema Umiyyatul Chusna
Gus Rojih Maimoen
Andi Surya
Anggi A Paturusi
Irene Rusli Khalil
Bidang Pemenangan Dapil
Dony Ahmad Munir
Komarudin Thaher
Futri Gayo
Dewi Arimbi
Sarah Larasati
Habib Farhan Al Amri
Syarifah Amelia
Hilman Ismail Metareum
Yunus Razak
Ainul Yaqin
Hakim Muzadi
Nadia Hasna Humaira
Hendra Kusumah
Chairunnisa
Audy Joenaidi
Yudhistira Raditya Soesatyo
Adika Lubis

Dengan demikian, ada 45 orang yang masuk ke dalam struktur PPP sebagaimana AD/ART PPP, di mana maksimal struktur DPP hanya terdiri atas 45 orang, kecuali Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.

Dari tampilan foto pengurus yang ditunjukan, kepengurusan PPP kali ini banyak terdapat anak muda. Sebagaimana janji Suharso, dia ingin agar kepengurusan PPP diisi oleh kalangan milenial berusia di bawah 40 tahun. Sebagian anggota Fraksi PPP di DPR RI juga masih masuk ke dalam struktur kepengurusan PPP yang baru ini.

Vaksin COVID Sinovac Halal, Legislator PPP: Tutup Perdebatan Soal Kehalalan

Vaksin COVID Sinovac Halal, Legislator PPP: Tutup Perdebatan Soal Kehalalan

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan vaksin COVID-19 Sinovac halal dan bersih. Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PPP Arsul Sani mengatakan dengan adanya pernyataan tersebut maka menutup perdebatan terkait halal tidaknya vaksin.
“Sudah saatnya kita tutup perdebatan soal halal-tidaknya ini dan mari kita dukung program vaksinasi ini dengan seksama,” kata Arsul saat dihubungi, Jumat (8/1/2021).

Arsul mengatakan, persoalan Halal kerap menjadi perdebatan dalam aspek pengobatan dan kesehatan. Hal ini tidak terkecuali terhadap vaksin COVID-19.

“Selama ini selain hal-hal yang terkait dengan aspek pengobatan dan kesehatan itu sendiri, maka baik obat maupun vaksin selalu menimbulkan pertanyaan kehalalan bagi umat Islam, termasuk ketika vaksin COVID diuji coba secara klinis,” kata Arsul.

Dia menyebut saat ini telah ada penegasan dari MUI terkait kehalalan vaksin. Arsul menyambut pihaknya meminta masyarakat dapat mendengarkan pernyataan MUI.

“Nah dengan adanya penegasan kehalalan vaksin COVID tersebut oleh Komisi Fatwa MUI Pusat maka PPP, berharap masyarakat atau umat Islam di Indonesia bisa menyandarkan persoalan kehalalan Vaksin tersebut pada apa yang disampaikan oleh Komisi Fatwa MUI ini,” tuturnya.

Tidak hanya itu, Arsul juga meminta agar masyarakat dapat menghentikan penyebaran informasi yang tidak benar terkait vaksin.

“PPP meminta agar hentikan seluruh informasi menyesatkan atau hoax terkait dengan vaksin COVID-19 ini di tengah-tengah naiknya tingkat keterpaparan masyarakat beberapa hari belakangan ini,” ujar Arsul.

Diketahui sebelumnya, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah selesai melakukan audit terhadap vaksin COVID-19 Sinovac yang diproduksi China. MUI mengatakan vaksin tersebut halal dan suci.

“Kemudian terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, maka komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin COVID-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang diajukan oleh Bio Farma hukumnya suci dan halal, ini yang terkait dengan aspek kehalalannya,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh, melalui akun YouTube TV MUI, Jumat (8/1/2021).

Niam mengatakan MUI hanya menentukan kehalalan vaksin Sinovac. Terkait keamanan akan diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

MUI sebelumnya juga menyebut telah menuntaskan audit lapangan vaksin COVID-19 Sinovac. Audit ini dari Beijing hingga Bandung.

“Alhamdulillah, hari ini Selasa (5/1) tim auditor MUI telah menuntaskan pelaksanaan audit lapangan terhadap vaksin Sinovac, mulai di perusahaan Sinovac di Beijing dan yang terakhir di Bio Farma Bandung,” kata Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh, dalam keterangannya.

Detikcom

Suharso Monoarfa Tunjuk Arwani Thomafi Sebagai Sekjen PPP

Suharso Monoarfa Tunjuk Arwani Thomafi Sebagai Sekjen PPP

Muhammad Arwani Thomafi ditunjuk sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PPP periode 2020-2025.

Selanjutnya, Arwani Thomafi menanggalkan jabatannya sebagai anggota DPR RI.

Penunjukan itu disampaikan langsung oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa dalam sambutannya di acara tasyakuran Harlah ke 48 PPP secara virtual, Jakarta, Selasa (5/1).

“Beliau bersedia untuk duduk menjadi seorang sekretaris jenderal dan meninggalkan posisinya anggota DPR, jadi saya sangat menghargai, namanya adalah Arwani Thomafi,” ucap Suharso Monoarfa.

Suharso menambahkan, susunan lengkap DPP PPP lainnya, akan diumumkan pada akhir Januari 2021 nanti. Tepatnya, saat perayaan puncak hari ulang tahun ke 48 PPP dan akan disiarkan oleh salah satu TV swasta nasional.

“Pengurus akan diwarnai generasi muda, saya berharap usia 40-an akan mendominasi jajaran DPP PPP akan datang. Jumlahnya, mudah-mudahan tidak melebihi 45 sebagaimana digarisbawahi AD/ART partai,” kata Suharso.

Untuk kepengurusan PPP ke depan, kata Suharso, partai kabah akan membagi menjadi tiga kelompok pekerjaan yakni kelompok organisasi, kelompok pemberi pandangan kepada publik, dan kelompok kegiatan atau pekerja elektoral.

“Diharapkan ini dapat memastikan suara partai yang dulu pernah dikuasai dapat kembali dikuasai,” demikian Suharso Monoarfa.

Acara ini juga dihadiri oleh para anggota dan kader PPP dan seluruh jajaran pengurus DPW PPP se-Indonesia.

RMOL