Jika PPP Ingin Jadi Istana Umat, Khofifah: Lakukan Pemberdayaan dan Sapa Milenial

Jika PPP Ingin Jadi Istana Umat, Khofifah: Lakukan Pemberdayaan dan Sapa Milenial

Gubernur Jatim sekaligus Ketua Umum PP Muslimat NU, Khofifah Indar Parawansa menjadi pembicara di sesi V Munas Alim Ulama Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan materi ‘Membangun Indonesia dari Daerah’. Acara digelar di Pondok Pesantren Fadhlul Fadhlan Semarang, Senin (18/10/2021).

Dalam paparannya di hadapan ratusan peserta Munas Alim Ulama PPP yang digelar secara hybrid, Khofifah mengatakan dirinya tidak ingin menggarami lautan. Khofifah memberi masukan agar PPP bisa menjadi rumah ulama dan istana umat sesuai tagline-nya.

“Apakah PPP sudah menjadi rumah besar umat Islam? Bagaimana membuat action plan. Beliau yang bersapa dengan jemaah, kiai kiai kampung dan ulama kampung harus dilibatkan. Mereka yang keliling dari satu musala ke musala lain. Mereka ini yang menyapa umat secara rutin. Apakah itu jemaahnya puluhan orang atau ratusan orang, PPP harus merangkul mereka,” kata gubernur perempuan pertama di Jatim ini.

Khofifah memberikan contoh, semisal satu provinsi diambil lima kabupaten, satu kabupaten diambil lima kecamatan, kemudian masing-masing kecamatan ada lima desa. “Ini akan jadi pilot project, barus dibreakdown secara detail. Menghitung suara itu sama dengan menghitung perorangan, harus scientific approach dan detail. Harus dilakukan koordinasi, dan intervensi agar PPP menjadi istana umat,” tukasnya.

“Kalau basisnya per desa, harus dipastikan strukturnya kuat hingga tingkat ranting kuat, tingkat kecamatan kuat. Kompetitor siapa paling kuat juga harus dihitung. Saya usul juga harus disowani jejaring Mbah Maemun Zubair. Basis pemilih tradisional dan basis pemilih pemula harus digarap, bin siapa, binti siapa atau nyantri dimana. Ini saya malah seperti konsultan politik,” imbuhnya.

Orang nomor satu di Pemprov Jatim ini juga mengingatka perihal transformasi digital di lingkungan PPP harus dimasifkan.

“Kalau menunggu rawuhnya jemaah saat kampanye itu mahal. Jaringan organik di pusat, provinsi dan ranting harus diperkuat. Tak perlu buzzer, gerakkan kader di daerah. Sebagai message adalah PPP rumah ulama dan bagaimana PPP menjadi istana umat. Formatnya harus dicerna dan mudah dipahami. Untuk menjadi istana umat, beri mereka pemberdayaan, empowering dan milenial disapa. Milenial nanti melihat oh itu Pak Arsul Sani dari PPP. Itu akan masuk top of mind,” jelasnya.

Tagline PPP sebagai istana umat ini juga macam-macam action-nya. “Support ambulance lengkap dengan tim laki perempuan dan paket tahlil. Kalau itu bisa difasilitasi, lakukan pendekatan tahlil, saya rasa akan auto. Maulid Nabi Muhammad SAW bisa jadi momentum. Memanggil secara spiritual itu jadi penting, karena sekarang banyak yang galau karena Covid-19 berkepanjangan,” tuturnya.

Khofifah mengaku dirinya mengawali karir politik pertama di PPP. “Bahwa dulu pernah ada, anak perempuan ndeso dan sekarang masih ndeso, yang diantarkan oleh PPP menjadi anggota DPR RI. Saya harap ke depan lebih banyak lagi kader-kader yang diantarkan,” tukasnya.

Ketua Majelis Syariah DPP PPP, KH Mustofa Aqil Siraj langsung menimpali dan meminta kepada Waketum PPP Arsul Sani agar mengantarkan Gubernur Khofifah Indar Parawansa ke puncak tertinggi. “Jangan hanya di Jatim saja, tapi ke Indonesia,” pungkasnya.

Beritajatim

Ketua PWNU Jatim Sebut Ada Kesesuaian Prinsip PPP dengan Amanat NU

Ketua PWNU Jatim Sebut Ada Kesesuaian Prinsip PPP dengan Amanat NU

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggelar peringatan maulid nabi dan hari santri di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Jombang, Jawa Timur, Senin (18/10). Dalam kesempatan tersebut, Ketua PWNU Jawa Timur Marzuki Mustamar hadir untuk memberi tausiyah.
Dalam tausiyahnya, Marzuki mengatakan terdapat kesesuaian antara prinsip perjuangan PPP dengan amanat NU. Adapun kesesuaian ini mencakup perjuangan pemberlakuan syariat Islam dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Dalam baiat NU ada kalimat memperjuangkan berlakunya syariat Islam di tengah masyarakat dalam wadah naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Marzuki dalam keterangan tertulis, Senin (18/10/2021).

Pengasuh Pondok Pesantren Sabiilul Rasyad, Malang ini pun menjelaskan amanat NU tersebut tidak dapat dilakukan oleh partai nasionalis, termasuk partai berplatform Islam. Mengingat amanat ini perlu dijalankan dengan tetap mengacu pada syariat Islam.

“Saya yakin yang bisa diamanahi untuk tetap nasionalis, tapi tetap tidak lupa memperjuangkan berlakunya syariat Islam itu mesti diamanatkan kepada PPP,” katanya.

Marzuki menyampaikan dirinya tak meragukan terkait paham dan sikap nasionalisme dari para keluarga besar NU, kiai dan santri. Namun, Marzuki tidak menolak jika ada keinginan dari mereka untuk menjalankan syariat Islam di Indonesia.

“Tetapi NU harus mengamanatkan cita-citanya kepada partai yang di samping nasionalis yang punya misi berlakunya syariat Islam di Indonesia. Setahu saya dari lisannya Mbah Maimoen (KH. Maimoen Zubair) adalah PPP,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPW PPP Jawa Timur Nyai Munjidah Wahab Hasbullah mengimbau agar PPP kembali ke tujuan awal, yakni dengan melibatkan unsur pesantren dalam kepengurusan partai.

“Bukan hanya di pusat, tetapi hingga ke tingkat daerah dan ranting di kepengurusannya harus dari pesantren,” paparnya.

Untuk itu, Bupati Jombang ini berencana untuk menjadikan Jawa Timur sebagai kantong suara PPP pada Pemilu 2024, salah satunya dengan menggandeng ke pesantren. Menurutnya, hal ini menjadi salah satu cara efektif mengembalikan kejayaan PPP di Jatim.

“Harus kita ambil kembali suara PPP yang berserakan ke mana-mana dan kembalikan kepada pangkuan partai Ka’bah. Saya selalu teringat pesan dari Mbah Maimoen keberadaan PPP di negara kita adalah fardhu kifayah,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam acara tersebut turut hadir Ketua Umum PPP Suharso Monoarfa, Wakil Ketua Umum PPP Ermalena, Wakil Ketua Umum Zainut Tauhid Sa’adi, Sekjen PPP Arwani Thomafi, Wabendum PPP Lukman Yani dan Wasekjen Chairunnisa. Hadir pula anggota DPR RI dari Fraksi PPP Nurhayati Monoarfa dan Ema Umiyatul Chusna, Wakil Ketua Majelis Syariah Habib Ahmad Idrus Al-Habsyi, Ketua Umum Yayasan Pesantren Bahrul Ulum KH Wafiyul Hadi serta para kiai, santri dan habaib.

Detikcom

Hina Islam, Tiga Banom PPP Kompak Laporkan Muhammad Kace ke Bareskrim Polri

Hina Islam, Tiga Banom PPP Kompak Laporkan Muhammad Kace ke Bareskrim Polri

Tiga Badan Otonom (Banom) PPP yaitu Generasi Muda Pembangunan Indonesia (GMPI), Gerakan Pemuda Ka’bah (GPK) dan Angkatan Muda Ka’bah (AMK) mendatangi Bareskrim Polri, Jakarta, Senin (23/8/2021). Mereka datang untuk melaporkan Youtuber Muhammad Kace atas dugaan penistaan terhadap agama Islam.

“Hari ini kami ke Bareskrim Polri untuk melaporkan Muhammad Kace atas dugaan penistaan agama Islam lewat video di channel Youtubenya (MuhammadKece),” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat GMPI, Achmad Baidowi.

Menurut pria yang akrab disapa Awiek itu, laporan dibuat karena pria dalam unggahan Youtube tersebut telah melecehkan Islam, Nabi Muhammad dan Pondok Pesantren. Kace dikatakan telah melakukan perbuatan tindak pidana penistaan agama melalui kanal Youtubenya.

Dalam videonya, lanjut Awiek, Muhamad Kace menyebut bahwa kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Muhamad Kace juga menyebut bahwa ajaran Islam dan Nabi Muhammad tidak benar sehingga harus ditinggalkan.

“Pernyataan Muhammad Kace melanggar norma-norma toleransi dan keyakinan agama Islam, apalagi dia beragama Kristen. Ini sudah sangat berlebihan, karena itu pihak kepolisian harus segera menindaknya,” tegas Awiek.

Ketua Umum Pimpinan Nasional AMK, Rendhika Deniardy Harsono menambahkan, pernyataan dari saudara Muhammad Kace telah memenuhi unsur hate speech ataupun ujaran kebencian terhadap suatu agama. Karena itu, Rendhika mengecam keras pernyataan Muhammad Kace tersebut.

“Seluruh umat Islam tersakiti atas pernyataan tersebut. Kami meminta agar aparat penegak hukum menangkap dan mengadili orang tersebut,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Pimpinan Pusat GPK Andi Surya Wijaya menegaskan, Muhammad kace dengan jelas memenuhi unsur melakukan tindak pidana penodaan agama. Hal itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 156 a KUHP Jo Pasal 28 ayat (2) UU ITE Jo UU PNPS.

“Kami ke Bareskrim Polri bersama para advokat/pengacara pada Lembaga Advokasi dan Hukum Dewan Pimpinan Pusat PPP. Sebagai bukti, kami juga membawa bukti video YouTube yang memuat pernyataan Muhammad Kace yang tergolong masuk pada tindak pidana,” pungkasnya.

KanalBerita

Legislator PPP Salurkan 100 Ton Lebih Sembako dan Obat-obatan

Legislator PPP Salurkan 100 Ton Lebih Sembako dan Obat-obatan


Kamis 12 Agustus 2021

PPPAnggota DPRI RI Fraksi PPP Anas Thahir untuk ketiga kalinya selama pandemi menebar ribuan paket sembako bagi masyarakat terdampak covid 19. Kegiatan ini berlangsung selama 3 hari mulai tanggal 8-10 Agustus 2021.

Bersamaan saat masa DPR RI bulan Agustus 2021, anggota komisi IX dari dapil jatim 3 ini kembali menyalurkan lebih dari 2000 paket sembako, plus obat-obatan dan makanan gizi tambahan yang dibagikan kepada masyarakat, termasuk para pekerja ojol dan marbot masjid di beberapa kecamatan di Banyuwangi dan Situbondo. Sebagian diantaranya disalurkan melalui PC dan PAC Partai Persatuan Pembangunan.

Menurut Anas, kegiatan ini dilakukan sebagai wujud rasa empati sekaligus kepedulian untuk turut serta meringankan beban hidup sebagian besar masyarakat yang terdampak covid 19 di mana telah terjadi ledakan angka pengangguran dan macetnya berbagai aktifitas produktif masyarakat yang berakibat pada lambatnya perputaran roda ekonomi nasional.

“Sesuai posisi dan kapasitas masing-masing, sebaiknya semua kita turut ambil bagian dan bergotong royong ikut mencari solusi agar wabah ini bisa segera berakhir,” kata Anas.

Menurut salah satu kordinator posko bantuan kecamatan Tegaldlimo, Hasan Syafi’i, kegiatan seperti ini sudah tiga kali dilakukan selama masa pandemi.

“Malah pada menjelang bulan suci ramadhan kemarin Bapak Anas Thahir telah mendistribusikan bantuan sekitar 100 ton berupa beras, minyak, gula, mie instan, kacang hijau, termasuk apd alkes, obat-obatan, biskuit, dan makanan gizi tambahan di kabupaten Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso,” jelasnya.

DPP PPP

Keuntungan Negara Dari Minol Sangat Kecil  

Keuntungan Negara Dari Minol Sangat Kecil  

PPP – Ketua DPP PPP Achmad Baidowi, mengungkapkan, keuntungan negara dari minuman beralkohol (Minol) sangat kecil. Hal itu disampaikannya saat Mudzakarah Hukum dan Silaturahim Nasional bertema Indonesia Darurat Minuman Beralkohol: Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol yang digelar Majelis Ulama Indonesia (MUI), Kamis (12/8/2021).

Menurut Sekretaris Fraksi PPP DPR RI ini, ada orang yang berpendapat bahwa minuman beralkohol menjadi salah satu daya tarik wisata dalam pariwisata. Apakah benar wisatawan datang ke Indonesia karena tertarik minum beralkohol atau karena objek wisatanya. Itu perlu pembuktian di lapangan.

“Faktanya banyak orang bule minum minuman beralkohol di Indonesia, memang karena tradisi dia sudah minum minuman beralkohol di negaranya, kalau memang di Indonesia di tempat pariwisata itu tidak disediakan minuman beralkohol, apakah kemudian tempat wisata sepi, belum tentu,” ujar Awiek sapaan akrabnya.

Lanjutnya, ada juga yang mengatakan bahwa salah satu pemasukan negara dari cukai dan pajak dari sektor minuman beralkohol. Berdasarkan datanya, sebenarnya penerimaan cukai minuman beralkohol itu kecil dan tidak signifikan. Bahkan cukai di tahun 2021 kalau dilihat dari RAPBN, minuman beralkohol itu hanya 3,6 persen pertumbuhannya dari 178,5 persen.

“Jadi sangat kecil sekali dilihat dari kontribusi penerimaan cukai itu, justru tembakau yang memiliki kontribusi besar 95,9 persen cukai tembakau memberikan kontribusi pemasukan kepada negara, sementara cukai minuman beralkohol hanya sekitar 3,6 persen, ini sangat kecil,” ujarnya.

Sejumlah ormas Islam yang tergabung dalam MUI sangat mendukung disahkannya RUU Larangan Minuman Beralkohol. Mereka sepakat minuman keras beralkohol lebih banyak menimbulkan kerusakan atau kemudharatan, karena itu perlu regulasi yang mengaturnya.

Sejumlah ormas yang hadir dalam Mudzakarah Hukum dan Silaturahim Nasional bertema Indonesia Darurat Minuman Beralkohol: Urgensi RUU Larangan Minuman Beralkohol di antaranya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Syarikat Islam, Tarbiyah Perti, Mathla’ul Anwar, Al Washliyah, Al Ittihadiah, Al Irsyad, Persis, PUI, Wahdah Islamiyah, Pengasuh Ponpes Tebuireng Jombang, dan akademisi.

Sumber : Republika

DPP PPP