PPP Kutuk Kekerasan terhadap Ulama

PPP Kutuk Kekerasan terhadap Ulama

Peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat mengisi acara kajian keislaman di Lampung menuai kecaman. Selain mengecam, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi juga mengutuk tindakan kekerasan kepada ulama dan tokoh agama dengan dalih apa pun.

“Jika tidak sepakat dengan pendapat seseorang tidak boleh main hakim sendiri, karena ada koridor hukum yang bisa dilalui,” ujar pria yang akrab disapa Awiek, Senin (14/9/2020).

Dia mengatakan, berserikat dan berkumpul merupakan hak warga negara yang dilindungi undang-undang (UU) asalkan sesuai dengan ketentuan hukum di Indonesia. Wakil Sekretaris Jenderal DPP PPP ini juga mengapresiasi langkah cepat polisi yang menetapkan tersangka pelaku penusukan dan meminta penanganan kasus itu berjalan secara profesional.

“Mengimbau kepada kita semua untuk menjaga situasi dan tidak terprovokasi yang bisa memecah belah kebersamaan dan persatuan bangsa,” pungkasnya.

Diketahui, polisi menetapkan pelaku penusukan terhadap Syekh Ali Jaber , Alpian Adrian (24) sebagai tersangka kasus penganiayaan berat. Akibat perbuatan Alphian, Syekh Ali Jaber mengalami luka tusuk di lengan kanan.

Tolak Keras Kenaikan PT 7 Persen, PPP: Semakin Banyak Suara Hilang!

Tolak Keras Kenaikan PT 7 Persen, PPP: Semakin Banyak Suara Hilang!

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jangan sampai RUU ini menjadi jalan bagi partai politik tertentu untuk menang dengan mudah.

Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi mengingatkan, sistem proporsional dipilih karena memang cocok dengan model keragaman dan kebhinekaan di Indonesia, termasuk warna politik. Sistem proporsional berarti Indonesia ingin agar suara masyarakat itu semakin banyak yang dapat dikonversi menjadi kursi alias tidak hangus sia-sia.

”Menaikkan parliamentary threshold seolah menaikkan kelas demokrasi kita, ini kan sesuatu yang harus kita perdebatkan. Apa iya kalau naik PT dari 4 ke 5, atau dari kemarin sebelumnya 2,5 persen dan 3,5 persen itu betul-betul sudah mencerminkan demokrasi kita naik kelas? Atau justru ada kepentingan-kepentingan tertentu di luar peningkatan kualitas demokrasi kita,” katanya dalam diskusi Forum Legislasi bertema “Kemana Arah RUU Pemilu?” di Media Center Parlemen, Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (7/7/2020).

Arwani menuturkan, jika dalam Pemilu 2024 PT benar-benar dinaikkan, akan ada problem mendasar yaitu semakin banyak suara hilang. Artinya, kata dia, kenaikan PT justru melahirkan disproporsionalitas. Alih-alih untuk menaikkan kelas demokrasi Indonesia, yang ada malah keragaman politik semakin menyempit.

Menurut Arwani, dalam menyusun RUU Pemilu, memilih anggota DPR dan Presiden hanya sasaran antara. Sasaran final yaitu terpilihnya anggota DPR dan Presiden bagaimana mampu menjaga Indonesia, NKRI, Pancasila, termasuk kebhinekaan.

“Saya khawatir kalau kita mengikuti arus bahwa kalau menaikkan PT itu berarti juga naikkan kelas demokrasi kita, saya khawatir nasib kearifan lokal, keragaman politik kita yang justru itu menjadi modal kuat dari tegaknya NKRI itu semakin hari semakin terkikis,” tuturnya.

Arwani mengingatkan bahwa jangan sampai ujungnya adalah penyederhanaan partai politik seperti era Orde Baru. Hanya caranya saja beda.

Sumber: iNews

Arsul Sani Minta Tap MPRS Pelarangan PKI Dimasukkan ke RUU HIP

Arsul Sani Minta Tap MPRS Pelarangan PKI Dimasukkan ke RUU HIP

Wakil Ketua MPR Arsul Sani, meminta DPR memasukkan Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 yang menjadi landasan hukum larangan penyebaran paham dan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme mendalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

“RUU tersebut mestinya cukup fokus pada pengaturan eksistensi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPIP sebagai organ pemerintah untuk melakukan pembinaan idiologi Pancasila,” kata Arsul di Jakarta, Sabtu (13/6).

Maka itu, dia meminta RUU itu tidak masuk secara mendalam dengan mengatur substansi yang pada akhirnya justru menjadi kontroversi baru tentang tafsir atau pemahaman Pancasila. Lebih lanjut, Arsul juga mengakui bahwa dikalangan para ahli hukum dan ilmu perundang-undangan sebagian materi RUU HIP ini juga dikritisi soal tepat-tidaknya diatur sebagai materi muatan undang-undang.

Arsul juga meminta DPR mengakomodasi pandangan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan dalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Menurut dia, semua respon ormas keagamaan menunjukkan bahwa ummat Islam ingin menjaga Pancasila sebagai dasar, idiologi dan falsafah negara yang sudah disepakati pada saat NKRI ini didirikan.

Oleh karena itu, dia mengajak kepada semua kekuatan politik di DPR agar hasil akhir pembahasan RUU HIP nantinya tidak mereduksi pemahaman dan penafsiran Pancasila kembali ke konsep dan pemikiran yang diperdebatkan pada masa ketika para pendiri bangsa menyiapkan kemerdekaan Indonesia.

Politikus PPP itu mengatakan, pandangan ormas Islam adalah bagian utama dari sikap dan pandangan politik PPP dalam pembahasan RUU HIP nanti. Arsul ingin menekankan bahwa RUU HIP itu belum disahkan dan menjadi UU.

“Bahkan tahapan pembahasan substansi-nya belum dimulai, karena Pemerintah masih menyusun Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang akan menjadi bahan pembahasan,” kata Arsul.

Dalam menysun DIM itu, kata dia, PPP telah mendesak pemerintah agar tidak hanya meminta masukan dari kementerian dan lembaga terkait, tetapi juga dari ormas keagamaan dan elemen masyarakat sipil lainnya. Ini mengingat sensitivitas dan potensi RUU ini untuk memunculkan politik identitas baru di tengah-tengah masyarakat.

Arsul mengatakan, di DPR, PPP dan sejumlah fraksi telah memberikan catatan ketika RUU itu disetujui untuk dibahas sebagai inisiatif DPR. Oleh karena itu, tidak boleh ad anggapan bahwa apa yang ada dalam RUU HIP itu nanti pasti disahkan.

“Dalam pembahasan, tambah Arsul, isi dan substansi RUU HIP sangat terbuka untuk berubah,” ucap dia.

PPP Cemaskan Pesantren: Infrastruktur dan Tenaga Medis Kurang

PPP Cemaskan Pesantren: Infrastruktur dan Tenaga Medis Kurang

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan tatanan baru atau new normal kendati pandemi Covid-19 belum berakhir. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, jika kebijakan itu dijalankan untuk semua sector, pondok pesantren juga akan terimbas.

“Pertengahan Syawal, sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas pendidikan,” kata Baidowi dalam keterangan tertulis, Rabu, 27 Mei 2020.

Ia meminta pemerintah menjamin standar tatanan baru juga berjalan di pesantren. Protokol yang selama ini disampaikan pemerintah ialah memakai masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan.

Baidowi menyoroti kapasitas infrastruktur dan tenaga medis di pesantren. “Infrastruktur maupun tenaga medis di pesantren masih sangat kurang,” kata Wakil Sekretaris Jenderal PPP ini.

Fraksi PPP mengusulkan pemerintah mencari skema lain di luar new normal. Misalnya dengan memfasilitasi materi pendidikan diniyah secara virtual bagi para santri yang disiarkan oleh Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI, LPP RRI, dan bekerja sama dengan vendor telekomunikasi.

“Serta menggandeng Bank BUMN Syariah yang selama ini sebagai tempat setoran dana haji untuk membantu pembelajaran di pesantren ,” kata anggota Komisi BUMN DPR ini.

Santri yang mengikuti pendidikan sekolah dan madrasah harus menyesuaikan dengan kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kementerian Agama.

Presiden Joko Widodo sebelumnya berulang kali menyampaikan masyarakat Indonesia harus bersiap memasuki kondisi tatanan baru atau new normal. Jokowi mengatakan masyarakat harus tetap produktif tetapi aman dari Covid-19.

Jokowi mengatakan tatanan baru akan digelar di empat provinsi dan 25 kabupaten/kota mulai Selasa kemarin, 26 Mei 2020. Empat provinsi itu ialah DKI Jakarta, Jawa Barat khususnya Bekasi, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Adapun kabupaten/kota di antaranya Kota Palembang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Surabaya, Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Sidoarjo, dan lainnya.

Kemendikbud Harus Punya Peta Terverifikasi Sebelum Buka Sekolah

Kemendikbud Harus Punya Peta Terverifikasi Sebelum Buka Sekolah

Anggota DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan sebelum merealisasikan pembukaan kembali sekolah. Pasalnya, pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan kapan berlalu.

“Sebelum Kemendikbud merealisasikan pembukaan kembali sekolah, Kemendikbud harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan tentang daerah-daerah yang merupakan masuk Zona Merah (masih parah), Zona Kuning (sudah menurun) dan Zona Hijau (Bebas COVID-19),” ujar Illiza kepada SINDOnews, Selasa (26/5/2020).

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menuturkan hanya di Zona Hijau yang memungkinkan dibuka kembali proses belajar mengajar di sekolah. Selain itu, kata dia, Kemendikbud juga harus memastikan sekolah yang akan ditempati benar-benar bebas dari COVID-19.

“Yaitu dengan melakukan penyemprotan disinfektan di semua sudut sekolah, menyediakan wastafel dan masker,” kata Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI ini.

Kemudian, kata dia, pemerintah harus memastikan keamanan siswa dalam perjalanan menuju tempat sekolah, misalnya selama berada di angkutan umum. Karena, lanjut dia, siswa tentu akan bercampur dan berinteraksi dengan masyarakat umum di dalam angkutan umum.

“Semua langkah antisipasi agar tidak terjadi penularan harus dilakukan dengan baik,” jelas mantan Wali Kota Banda Aceh ini.

Lebih lanjut dia menjelaskan, Kemendikbud sebelumnya sudah memiliki tiga skenario tentang pembukaan kembali proses bejalar mengahar di sekolah. Ketiga skenario tersebut perlu dipilih dan dipertimbangkan dengan baik dan penuh hati-hati.

Dia memaparkan, ketiga skenario tersebut adalah pertama, jika COVID-19 berakhir pada akhir Juni 2020, maka siswa masuk sekolah tahun pelajaran di minggu ketiga Juli 2020. Kedua, jika COVID-19 berlangsung sampai September 2020, siswa belajar di rumah dilaksanakan sampai September. Ketiga, jika COVID-19 sampai akhir tahun 2020, maka semua siswa belajar di rumah selama satu semester penuh.

Sumber: SindoNews