Finalisasi Persiapan Muktamar, PPP Gelar Rapimnas 4-5 Desember

Finalisasi Persiapan Muktamar, PPP Gelar Rapimnas 4-5 Desember

Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 4-5 Desember 2020. Rapimnas ini bertujuan mematangkan persiapan Muktamar IX PPP yang akan digelar di Makassar, 18-21 Desember 2020 mendatang.
Wakil Ketua Umum PPP Ermalena menuturkan Rapimnas yang akan digelar di Hotel Bidakara, Jakarta ini akan membahas perkembangan terakhir dari persiapan pelaksanaan Muktamar.

“Kita berharap persiapan bisa berjalan tanpa kendala. Kalau ada sesuatu yang perlu diambil keputusan terkait persiapan Muktamar IX, maka Rapimnas ini akan memutuskannya,” kata Ermalena dalam keterangan tertulis, Kamis (3/12/2020).

Dalam Rapimnas DPP PPP akan mendengarkan laporan dari panitia Organizing Committee (OC) terutama persiapan di Makassar.

“Sejauh tidak ada kendala, kita akan menjalankan Muktamar sesuai dengan rencana semula dengan schedule yang ada,” jelas Ermalena yang juga merupakan Ketua Steering Committee (SC) Muktamar IX PPP.

Dalam Rapimnas juga akan membahas adanya kemungkinan perubahan skema awal, khususnya terkait dengan upaya meminimalisir berkumpulnya banyak orang di satu tempat. Semua teknis penyelenggaraan akan dibicarakan.

“Karena beberapa hari terakhir ternyata kasus positif COVID-19 ini semakin meningkat, kita tidak mau terjadi cluster COVID-19 di Muktamar nanti,” jelasnya.

Ermalena mengatakan kemungkinan ada penyederhanaan waktu karena waktu 3 hari dinilai cukup panjang di tengah kondisi COVID-19 seperti saat ini.

“Pada tanggal 7 nanti kita juga akan mengadakan rapat virtual sosialisasi dan rapat dengar pendapat materi Muktamar yang berhubungan dengan komisi-komisi,” jelasnya.

Setelah itu, akan kembali menyampaikan dan mengirimkan materi-materi tentang tata tertib dalam bentuk hardcopy kepada muktamirin (peserta muktamar) yang telah disesuaikan dengan perubahan-perubahan terutama berkenaan dengan pelaksanaan Muktamar di tengah COVID-19.

“Kita juga harus sering-sering mengingatkan Muktamirin bahwa protokol kesehatan menjadi suatu keharusan,” katanya

Selanjutnya, pihaknya juga akan selalu mengingatkan muktamirin sebagaimana juga yang terjadi di mana-mana bahwa pengambilan keputusan secara virtual sejak ditetapkan itu sah dan mengikat.

“Ini harus kita sampaikan kepada muktamirin bahwa tidak melihat keputusan (muktamar secara virtual) itu biasa-biasa saja,” pungkasnya.

Detik

Suharso dan Gus Yasin Calon Terkuat Ketum PPP

Suharso dan Gus Yasin Calon Terkuat Ketum PPP

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan menggelar Muktamar pada bulan Desember ini. Dua calon terkuat yang bakal bertarung memperebutkan kursi Ketua Umum PPP adalah Suharso Manoarfa dan Taj Yasin Maimoen (Gus Yasin).

“Suharso dan Gus Yasin,” kata Wakil Ketua Steering Commitee Muktamar PPP, Syaifullah Tamliha kepada merdeka.com, Selasa (1/12).

Menurut Syaifullah, dua figur tersebut punya kelebihan masing-masing. Suharso adalah kader senior partai. Sedangkan, Gus Yasin merupakan milenial sebagai gambaran bahwa PPP masih ada anak muda dan tidak kekurangan kader.

“Tergantung Muktamirin saja di antara keduanya memilih yang mana yang bisa mengangkat citra partai dan bisa mengayomi masyarakat, dan bisa mengkomunikasikan kepada pemerintah,” ucap ketua DPP PPP ini.

Baik Suharso dan Gus Yasin, kata dia, punya kelebihan untuk berkomunikasi dengan pemerintah. Keduanya bisa dekat dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Dua-duanya ini kan memenuhi syarat, satu wakil gubernur Jawa Tengah ngurusin kampungnya Pak Jokowi, satunya menteri Bappenas kepercayaan nya Pak Jokowi, jadi dua duanya punya kelebihan, sama-sama punya kelebihan lah, bukan sama-sama kuat,” ucapnya.

Meksi begitu, kata dia, suara PPP ke depan nanti tidak bergantung pada figur tua maupun muda. Kuncinya, adalah kekompakan kader.

“Yang penting ada kekompakan kader, yang tua menghargai yang muda dosanya belum banyak, yang muda mesti menghormati yang tua karena amalnya sudah banyak,” pungkas anggota Komisi I DPR itu.

Merdeka

Gus Yasin Maju Sebagai Calon Ketum PPP

Gus Yasin Maju Sebagai Calon Ketum PPP

Putra ulama karismatik almarhum Kiai Haji Maimoen Zubaer, Taj Yasin Maimoen memutuskan, maju pada pencalonan Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Keputusan tersebut diambil, setelah pria yang akrab disapa Gus Yasin itu menerima amanah dari dari sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW).

“Setelah saya mendengarkan masukan, saran dan dukungan dari DPW PPP dan DPC (Dewan Pimpinan Cabang) PPP, menerima amanah untuk dicalonkan sebagai ketua umum pada Muktamar IX PPP,” kata Gus Yasin di Semarang, Selasa (1/12) malam.

Masukan, saran dan dukungan tersebut datang dari Sabang sampai Merauke, juga dukungan dari para kiai, ulama, ormas Fusi PPP, Asparagus (Aspirasi Para Gus), kader PPP baik yang di struktural maupun kader simpatisan di seluruh Indonesia. “Maka dengan mengharap rida Allah SWT seraya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, saya menerima amanah untuk dicalonkan sebagai ketua umum dalam Muktamar IX PPP,” tuturnya saat menyatakan kesanggupan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah itu mengaku, sudah berkomunikasi dan mendapat dukungan pengurus DPW PPP dari Jateng, Jabar, Jatim, DKI Jakarta, Kalimantan, Sulawesi, NTB, dan Sumatera. “Niat kita satu yaitu ingin mengembalikan PPP ke khitah, ke fusi, kepada asasnya,” tuturnya usai Silaturahmi Deklarasi Calon Ketua Umum PPP Taj Yasin Maimoen di Hotel Grand Candi Semarang.

Menurut Gus Yasin, Muktamar IX PPP mendatang merupakan momentum untuk mempertegas PPP sebagai partai Islam dan membangun PPP sebagai rumah besar bagi umat Islam. “Semoga niat, kebersamaan, dan ikhtiar kita menjadikan PPP sebagai kiblat persatuan umat Islam segera terwujud dan menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, dan bermartabat,” katanya.

Gus Yasin mengaku, selalu teringat pesan almarhum KH Maimoen Zubaer. Pesan tersebut adalah, PPP meskipun kecil tapi keberadaannya harus tetap dipertahankan karena memiliki misi yang sangat mulia yaitu menunaikan tugas mengajak umat manusia kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. “Pada Surah An-Nisa ayat 59, bagi PPP kesetiaan dan ketaatan terhadap pemerintah NKRI yang sah penting untuk dijaga sebagai implementasi keimanan sebagai umat Islam,” tambahnya.

SuaraMerdeka

Miftachul Akhyar Terpilih Jadi Ketua Umum MUI

Miftachul Akhyar Terpilih Jadi Ketua Umum MUI

Miftachul Akhyar resmi menjadi ketua umum Majelis Musyawarah Indonesia (MUI). Ia menggantikan Ma’ruf Amin.
Pemilihan ketua umum itu diselenggarakan dalam Munas X MUI. Hasil pemilihan kemudian disampaikan secara langsung di akun Youtube Official TV MUI, Jumat (27/11/2020).

“Ketua umum KH Miftahul Akhyar,” kata Ketua Tim Formatur MUI, Ma’ruf Amin.

Kemudian wakil ketua umum MUI dijabat oleh Anwar Abbas, Marsudi Syuhud, dan Basri Barmanda. Dalam sambutannya, Ma’ruf menyebut susunan kepengurusan yang baru tidak dapat diganggu gugat.

“Suasananya sangat cair, tidak alot, sehingga alhamdulillah pertemuaan hasilkan keputusan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Pertimbangan. Hasilnya tidak boleh diganggu gugat,” kata Ma’ruf Amin.

Ma’ruf mengibaratkan MUI sebagai kereta api. “Di berbagai kesempatan saya mengkinayahkan MUI itu seperti kereta api, kereta api itu ada rel untuk jalannya, ada pakemnya, ada rute dan tujuan yang jelas, ada stasiunnya dan banyak gerbong yang mencerminkan beragam ormas dan kelembagaan Islam,” kata Ma’ruf di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, yang disiarkan kanal YouTube Wakil Presiden RI, Rabu (25/11).

Ma’ruf mengatakan setiap anggota organisasi harus memiliki tujuan yang sama. Bagi yang tidak mengikuti aturan organisasi, Ma’ruf mempersilakan untuk menaiki kendaraan lain.

“Setiap orang yang berada di dalamnya harus ikut dengan masinis, bersama-sama menuju tujuan yang sudah ditetapkan. Orang yang tidak sesuai dengan tujuan dan jalan yang harus dilalui, sebaiknya dia menggunakan kendaraan lain saja yang lebih sesuai dengan selera dan keinginannya. Begitu pula dalam ber-MUI, harus patuh dan tunduk pada prinsip dan garis organisasi. Jika tidak cocok dengan hal itu, bisa menggunakan organisasi lain dan tidak tetap menggunakan MUI,” kata Ma’ruf.

Ketua Panitia Pengarah Munas MUI ke-10, KH Abdullah Jaidi menegaskan sistem pemilihan kepengurusan di MUI jauh dari hiruk-pikuk politik dan mengedepankan asas musyawarah mufakat.

Hal ini tak lain karena bagaimanapun MUI adalah wadah ulama yang menjadi teladan umat secara luas. “Kita tegaskan bahwa pemilihan ketua umum tidak ada bias politik, karena kita bukan partai politik,” kata dia.

Munas X MUI berlangsung di Hotel Sultan, Jakarta, 25-27 November 2020. Munas digelar secara luring dan daring. Peserta luring adalah pengurus MUI Pusat dan perwakilan daerah, sementara peserta daring adalah para pengurus daerah.

Munas X MUI mengangkat tema ‘Meluruskan Arah Bangsa dengan Wasathiyatul Islam, Pancasila, dan UUD NRI 1945, secara Murni, dan Konsekuen’. Munas X MUI akan membahas sejumlah agenda penting, antara lain fatwa, rekomendasi, dan pergantian kepengurusan dan puncak pimpinan MUI untuk periode 2020-2025.

DetikCom

PPP Buktikan Prinsip Islam Tak Bisa Dipisahkan dari Partai

PPP Buktikan Prinsip Islam Tak Bisa Dipisahkan dari Partai

Ketua DPP PPP, Lena Maryana Mukti menjelaskan partainya mengambil peran sebagai penyampai aspirasi umat Islam di Indonesia dan secara konsisten memegang nilai-nilai nasionalisme. Menurutnya prinsip keislaman dan keindonesiaan tidak bisa dipisahkan dari PPP.
“Sebagai partai pembawa aspirasi masyarakat muslim di Indonesia, senantiasa menjadi corong kepentingan umat Islam Indonesia serta PPP sebagai penopang tegaknya Republik Indonesia yang berwawasan kebangsaan dan nasionalisme, hal ini menjadi sebuah keniscayaan,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Minggu (22/11/2020).

Ia mengatakan PPP senantiasa bersama ulama dan umat. Menurutnya sebagai satu-satunya partai peserta pemilu yang berasaskan Islam, spirit keislaman menjadi modal utama perjuangan, baik di legislatif atau eksekutif, misalnya dicontohkan ketika PPP menjadi inisiator disahkannya UU Pesantren.

“Konsistensi ini yang sampai sekarang tetap kita jaga, berkhidmat untuk berjuang dalam mewujudkan dan membina manusia dan masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, meningkatkan mutu kehidupan beragama, mengembangkan ukhuwah Islamiyah,” imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Mahkamah PPP, Abdullah Syarwani mengatakan Fraksi PPP terlibat langsung dalam memperjuangkan UU Perbankan Syariah. Selain itu ia juga menyebut PPP berkontribusi dalam lahirnya UU Perkawinan.

“Waktu itu begitu besar dorongan dan dukungan dari masyarakat agar disusun UU Perbankan Syariah yang terpisah dari UU Perbankan Konvensional, DPR RI mengajukan inisiatif penyusunan RUU Perbankan Syariah, dan Alhamdulillah mendapat tanggapan positif dari Pemerintah,” katanya.

DetikCom