February 2019

Rapimnas PPP Matangkan Stategi Hadapi Pemilu 2019

PPP.OR.ID, Jakarta – Rapimnas (Rapat Pimpinan Nasional) IV dan Workshop Nasional Anggota DPRD Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kini tengah berlangsung di Hotel Grand Mercure Kemayoran dan diikuti oleh pengurus harian DPP serta 34 DPW seluruh Indonesia. Rangkaian puncak acara digelar peringatan Harlah PPP ke 46 yang akan dihadiri Presiden Joko Widodo. Rapimnas merupakan pematangan strategi pemenangan […]

Rapimnas PPP Matangkan Stategi Hadapi Pemilu 2019 Read More »

Menjadi Pimpinan Partai Milenial, Ketum PPP Ajak Kader Terapkan Brand Milenial

PPP.OR.ID, Jakarta – Partai Persatuan Pembangunan menargetkan menjadi partai peringkat tiga besar dalam Pemilu 2019. Untuk meraih target itu, Ketua Umum PPP Romahurmuziy menggagas konsep partai milenial di depan para calon legislatif di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Lewat branding milenial yang sebelumnya sudah tersemat pada sang Ketum, Gus Rommy berharap PPP yang selama ini dianggap partai orang tua, bisa

Menjadi Pimpinan Partai Milenial, Ketum PPP Ajak Kader Terapkan Brand Milenial Read More »

PPP Ajak Guru Madrasah Akrab dengan Perkembangan Iptek

PPP.OR.ID, Jakarta – Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), M Romahurmuziy mengajak tenaga pengajar, khususnya para guru madrasah, selalu mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek). Jadi mereka bisa membimbing siswa untuk mengikuti semua perkembangan yang ada, terutama kemajuan di dunia digital dan internet. Menurutnya, seluruh pihak kini mengantisipasi semua perubahan dan perkembangan yang ada. Bahkan

PPP Ajak Guru Madrasah Akrab dengan Perkembangan Iptek Read More »

PPP Apresiasi Kebijakan Jokowi Moratorium Pemekaran Daerah

PPP.OR.ID, Jakarta – Anggota Komisi II DPR RI, Achmad Baidowi menghormati kebijakan politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang memoratorium pemekaran daerah. Ia beralasan perlu dilakukan evaluasi terhadap pembentukan daerah otonomi baru. Baidowi mengatakan, tujuan pembentukan otonomi baru agar rentang kendali pemerintah lebih dekat kepada masyarakat seperti publik. Namun jika kenyataannya kemudian otonomi tidak sesuai dengan yang

PPP Apresiasi Kebijakan Jokowi Moratorium Pemekaran Daerah Read More »

Scroll to Top