Author name: admin

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. PPP menilai, biaya tinggi yang selama ini harus dikeluarkan dalam proses Pilkada, menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat dan berefek kepada maraknya perilaku koruptif. “Banyaknya OTT kepala daerah ternyata

Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 2020. “Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan,” kata Suharso, saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD terpilih beserta seluruh kader PPP se-Riau di Kota Pekanbaru, Ahad, 3 November 2019.

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, adanya hak veto yang diberikan Presiden kepada menteri koordinator bertujuan supaya kementerian koordinator bisa bekerja lebih makasimal. Hak veto ini, kata Arsul, juga berguna untuk menyelaraskan fungsi satu kementerian dan kementerian lainnya. “Presiden melihat bahwa dalam masa pertama pemerintahannya masih terjadi ketidakselarasan bahkan antara kementerian

Politikus PPP Zainut Tauhid ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi Wakil Menteri Agama (Menag). Zainut mengatakan dia merupakan wakil dari PPP dan berdarah Nahdlatul Ulama (NU). “Meski saya wakili PPP, warna saya, darah saya NU,” kata Zainut di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10/2019). Namun Zainut memastikan diri bakal mengesampingkan latar belakangnya ketika menjabat. Dia menyatakan kepentingan