Aba Rofik, Anggota F-PPP DPRD Jatim Salurkan Bantuan Infrastruktur

Aba Rofik, Anggota F-PPP DPRD Jatim Salurkan Bantuan Infrastruktur

Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) H. Rofik, SH, MH, melakukan Reses II Tahun 2020
DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil V Kabupaten Jember dan Lumajang, masa jabatan 2019 – 2024, di beberapa titik. Kegiatan reses ini dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat Kabupaten Jember dan Lumajang. Digelar sejak tanggal 13-20 September 2020.

Jaring asmara (aspirasi masyarakat) dari anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini pertama kali dilakukan di Desa Gedang Mas, Jalan Randu Agung. Tepatnya di Aula SMK Roudlotul Ulum yang merupakan salah satu tempat H. Rofik memberikan jaring asmaranya berupa 3 gedung ruang kelas baru (RKB) dan 2 RKB di MADIN.

“Karena reses dilakukan di tengah-tengah pandemi covid-19. maka pesertanya dibatasi,” ungkap Akhmad Jauhari, Tim Ahli (TA) F-PPP DPRD Jatim, saat mendampingi Aba Rofik reses. Di saat reses, Aba Rofik berpesan pentingnya mengatasi masalah covid-19 yang melanda negera ini.

“Beliau berpesan agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak. Beliau menghimbau itu semua harus dipatuhi oleh masyarakat. Apalagi di Jawa timur sudah menerbitkan perubahan peraturan daerah tentang praktikum ketertiban umum yang sudah menjadi lembaran daerah tanggal 14 Agustus 2020,” ungkap Jauhari, panggilan karibnya.

Kemudian di tempat lain (Labruk Lor) Lumajang, Aba Rofik melakukan silaturahmi dengan masyaraka sekitar. Di sana Ia kembali menjelaskan tentang dampak pandemi covid-19 serta meminta masyarakat sabar dan menjaga kesehatan. Di Labruk Lor ini Aba Rofik memberikan bantuan/ memfasilitasi pembangunan gedung RKB di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Tarbiyatul Muttabi’in Labruk Lor sebanyak 5 RKB.

“Kemudian titik ketiga reses dilakukan di Desa Jatiroto, meresmikan jalan aspal yang tahun ini sudah dinikmati masyarakat. Selama ini jalan tersebut sangat susah dan sulit dilalui. Alhamdulillah jalan yang panjangnya sekitar 750 meter dengan lebar 3 meter sudah bisa dimanfaatkan masyarakat sekitar dengan nyaman”, pungkasnya.

Selain memberikan bantuan berupa bangunan fisik, mantan Ketua PCNU Lumajang ini juga menerima masukan terkait dampak ekonomi masyarakat karena covid-19. Mendengarkan keluhan dari para wali murid yang menginginkan anaknya segera sekolah seperti biasa, dan keluhan atau masukan-masukan lain.

Atas keluhan dan masukan tersebut, Aba Rofik menyampaikan agar masyarakat sabar dan berharap tetap melakukan aktivitas, dengan catatan menjaga protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mengingat, hingga sekarang vaksin covid-19 masih dalam masa uji coba.

“Kita berharap vaksin covid-19 ini segera selesai dan ekonomi masyarakat pulih. Beliau juga menyampaikan soal KBM (Kegiatan Belajar Mengajar). Selama ada persetujuan wali murid KBM bisa dilakukan, walaupun ini agak sulit. Perlu perlu persetujuan dari wali murid dan komite”, paparnya.

Dijelaskan, tahun ini reses anggota DPRD Jatim dari FPP lebih banyak membantu merealisasikan pembangunan fisik (infrastruktur) untuk TPA, TPQ, MI yang sudah diusulkan dan diperjuangkan semaksimal mungkin.

Mantan anggota DPRD Lumajang 3 periode ini, mengungkapkan, reses yang dilakukan oleh H. Rofik (F-PPP) sesuai prosedur dan secara tersurat diketahui oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Perlu dipahamkan, bahwa ini memang kewajiban anggota DPR yang sudah diatur oleh undang-undang. Ada pemberitahuan. Alhamdulillah para kades, tokoh masyarakat, masyarakat merespon baik. Bahkan di Desa Jatiroto dan Desa Gedang Mas, kepala desanya, tokoh tokoh-tokoh di sana turut hadir acara reses. Ini kan kewajiban anggota DPR ketemu langsung dengan masyarakat”, tukasnya.

Karena masih suasana pandemi Covid-19, maka acara jaring asmara dibatasi 50 orang (sebelumnya reses I hanya boleh dihadiri 5 orang) dengan mentaati protokol kesehatan.

Merdeka 75 Tahun Masih Ada Desa Tak Punya Balai Desa dan Polindes

Merdeka 75 Tahun Masih Ada Desa Tak Punya Balai Desa dan Polindes

Pemerataan pembangunan hingga saat ini nampaknya belum sepenuhnya merata di Jawa Timur. Bahkan sulit dipercaya masih ada desa yang belum memiliki Balai Desa dan Polindes kendati Indonesia sudah mereka 75 tahun.

Temuan tersebut terungkap saat anggota DPRD Jatim H Musyaffa’ Noer, MSi menggelar reses kedua tahun 2020 di Desa Panyaringan Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang pada Rabu (16/9/2020).

Kepala Desa Panyaringan Kecamatan Pangerangan Kabupaten Sampang, Muhammad Abu Hasan mengatakan bahwa kebutuhan yang cukup mendesak untuk memperlancar pelayanan masyarakat adalah keberadaan kantor Desa dan Polindes.

“Selama ini kami menyewa rumah untuk digunakan kantor Desa setahunnya Rp.6 juta. Begitu juga untuk layanan kesehatan seperti posyandu terpaksa nebeng di mushola,” kata Abu Hasan.

Selain Desa Panyaringan, lanjut Abu Hasan masih ada dua Desa lagi di Kecamatan Pangerangan yang belum memiliki Balai Desa. “Sebenarnya sudah kami usulkan ke Pemkab Sampang tapi realisasinya masih menunggu giliran,” terangnya.

Persoalan lain yang butuh perhatian pemerintah yakni perbaikan jalan poros desa, saluran irigasi serta perbaikan sarana dan prasarana pendidikan baik sekolah maupun Pondok Pesantren.

Menanggapi aspirasi tersebut, Musyaffa’ Noer mengaku kaget dan setengah tidak percaya karena Indonesia Merdeka 75 tahun masih ada Desa yang belum memiliki Balai Desa dan Polindes.

“Indonesia merdeka 75 tahun Kantor Kepala Desa nggak ada. Ini bagaimana kepala Desa dan perangkat Desa bisa memberikan layanan pada masyarakatnya,” kata ketua Fraksi PPP DPRD Jatim didampingi Faruk anggota FPPP DPRD Kab Sampang.

Untuk menindaklanjuti temuan tersebut, Musyaffa’ akan mengintruksikan FPPP DPRD Sampang dan FPPP DPRD Jatim untuk membantu dan merealisasikan pembangunan Balai Desa dan Polindes di Desa Panyaringan.

“Kalau perlu akan saya kasih bantuan jasmas DPRD Jatim supaya bisa segera memiliki Balai Desa dan Polindes karena tinggal membangun sebab lahannya sudah ada,” dalih ketua DPW PPP Jatim.

Ia mengaku prihatin, kondisi jalan poros Desa banyak yang rusak dan saluran irigasi juga tidak merata sehingga hal tersebut dapat mempercepat kerusakan jalan.

“Kondisi seperti ini tidak boleh dibiarkan, sudah tidak jamannya ada jalan poros Desa jelek. Ini bisa menghambat kemajuan Desa khususnya sektor perekonomian masyarakat,” ungkap Musyaffa’.

Kalau Dana Desa tidak memungkinkan membiayai perbaikan, maka Pemkab Sampang harus turun tangan karena jalan tersebut menjadi kewenangan Pemkab. “Kalau APBD Kabupaten tidak mencukupi ya berkoordinasi dengan Pemprov Jatim supaya bisa dibantu,” harapnya.

Prinsip itu juga berlaku untuk sektor pendidikan. Menurut anggota Komisi D DPRD Jatim, pemerintah harus bisa memberlakukan yang sama kepada sekolah negeri maupun swasta karena tujuan mereka sama, yakni ikut membantu mencerdaskan kehidupan bangsa.

“Ekonomi jangan sampai jadi hambatan bagi anak-anak tidak bisa sekolah atau mondok. Pak Lurah harus mendata warganya yang tidak bisa bersekolah kemudian dibantu. Generasi penerus bangsa harus pintar dan cerdas biar Indonesia kedepan semakin maju,” jelas Musyaffa’ Noer.

Provinsi Jawa Timur khususnya di wilayah Madura memiliki banyak pondok pesantren, karena itu Musyaffa’ akan berusaha memperhatikan dan memperjuangkan betul kebutuhan pesantren -pesantren di Madura.

“Sarana dan prasarana pesantren harus diperhatikan, kalau perlu dibantu pemerintah ya akan kita perjuangkan. Saya tahu betul bagaimana kondisi pesantren di Jatim karena saya juga jebolan pesantren,” pungkasnya.

Zeiniye Ingatkan Warga Situbondo Awasi Dana Covid Tidak Digunakan Untuk Kepentingan Pilkada

Zeiniye Ingatkan Warga Situbondo Awasi Dana Covid Tidak Digunakan Untuk Kepentingan Pilkada

Masyarakat Situbondo diminta untuk mengawasi dana Covid yang berasal dari APBN dan APBD provinsi serta kabupaten benar benar disampaikan pada yang membutuhkan.

Demikian diingatkan anggota DPRD Jatim asal dapil 4, Banyuwangi, Situbondo dan Bondowoso. Zeiniyeh S.Ag dihadapan warga Situbondo yang mengikuti kegiatan reses ke 2 anggota DRPD Jatim asal fraksi PPP ini.

“Ada banyak anggaran yang dikucurkan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat Situbondo yang terdampak Covid 19. Saat ini dana dari pusat sebesar Rp600 ribu perkeluarga dan Rp200 ribu top up dari provinsi sudah digulirkan. Nah yang dana asal kabupaten ini yang disebut JPS atau jaringan pengaman sosial kabupaten sebesar Rp200 ribu. Nah ini terlihat masih belum tersalurkan dengan merata, Saya berharap kita semua mengawasi jangan sampai semua dana ini kemudian digunakan untuk kepentingan tertentu. Dengan mengklaim seolah itu dana pribadi untuk kepentingan kontestasi pilkada. Karena ini adalah dana rakyat dari APBD, “ungkap Zeiniye, senin (14/9/2020).

Politisi wanita lulusan Ponpes Salafiyah Syafi’iyah Sukorejo Asembagus ini mengatakan, masyarakat mendapatkan beras dan telur serta uang itu adalah berasal dari anggaran provinsi yang dilewatkan dinas sosial kabupaten Situbondo. “Saya mengingatkan bahwa dana itu adalah dana masyarakat jangan dijadikan untuk kegiatan kampanye oleh konstestan tertentu. Sebab antara bantuan covid dan memilih seseorang dalam pilkada gak ada kolerasinya,” kata Zeiniye mengingatkan.

Selain mengigatkan soal dana Covid agar tak disalah tujuankan, Zeiniye juga mensosialisasikan terkait masalah program jaminan kesehatan Maskin atau masyarakat miskin yang yang tidak tercover oleh BPJS , KIS, dan SPM kabupaten. ‘Di Situbondo ini masalah bantuan kesehatan bagi masyarakat miskin sepertinya bakal berat, sebab saya dengar katanya dananya sudah habis. Artinya kalau ada orang miskin sakit yang tak tercover di BPJS , KiS dan SPM pasti akan susah.
Kalaupun bisa dibantu harus melalui proses birokrasi yang panjang dan lama. Maka saya ingin sampaikan Pemprov punya program yaitu Beakes Maskin atau beaya kesehatan masyarakat miskin. Sebagai wakil rakyat Jatim inilah yang saya selalu lakukan untuk membantu warga miskin yang butuh dibantu dengan Beakes Maskin ini,” lanjut nya.

Dirinya berharap sebagai wakil rakyat asal dapil 4 bisa terus memaksimalkan perannya membantu warga yang sakit agar bisa di tolong dengan program ini. “Namun harus di rawat di RS milik pemprov seperti RS Subandi Jember, RSA Malang, RS Sudono Madiun, dan RS Dr Soetomo Surabaya. Beberapa sudah kita bantu. Alhamdulillah akses sebagai wakil rakyat bisa kita gunakan untuk bantu warga miskin,” ucapnya.

Selain dua point itu, ada beberapa catatan yang dititipkan warga Situbondo untuk diperjuangkan anggota komisi E DRPD Jatim ini, diantaranya soal fasilitasi
masyarakat yang membutuhkan bantuan untuk mendapatkan ijazah paket C yang mahal, keluarga miskin yang belum menjadi anggota PKH, bantuan modal serta fasilitasi BPJS ketenagakerjaan bagi GTT di SMK negeri.

“Semua kami catat untuk diperjuangkan. Tentu sebagai wakil rakyat kita berupaya untuk bisa membuat perubahan agar masyarakat bisa menjadi lebih baik,” pungkasnya.

Bapaslon di Surabaya Jalani Karantina Akibat Covid-19, Sejumlah Tahapan Menyesuaikan

Bapaslon di Surabaya Jalani Karantina Akibat Covid-19, Sejumlah Tahapan Menyesuaikan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya akhirnya mengubah sejumlah tahapan pencalonan terhadap salah satu bakal pasangan calon (bapaslon).

Mengingat, salah satu bacalon yang harus menjalani karantina akibat positif Covid-19.

Keputusan ini didapat setelah KPU Surabaya dan KPU Sidoarjo menggelar rapat dengan virtual bersama RSUD Dr Soetomo dan Himpunan Psikologi Indonesia (Himpsi). Selain di Surabaya, di Sidoarjo memang ada satu bacalon yang juga dinyatakan positif.

“Setelah kami menggelar rapat, kami putuskan bahwa bapaslon tersebut akan kembali mengikuti uji swab pada 17 September 2020 mendatang,” kata Komisioner KPU Surabaya, Soeprayitno ketika dikonfirmasi di Surabaya, Senin (14/9/2020).

Sehingga, sejumlah tahapan pencalonan lainnya pun akan mengikuti. Ada tujuh tahapan pencalonan yang kemudian ikut mundur pada proses tersebut.

Di antaranya, pemeriksaan kesehatan jasmani dan psikologi yang akan dilakukan 17-19 September. “Apabila dinyatakan negatif bisa langsung mengikuti pemeriksaan,” katanya kepada TribunJatim.com.

“Namun apabila hasilnya belum sesuai harapan maka akan diperpanjang masa karantinanya selama tiga hari. Sehingga,pemeriksaan kesehatan bisa dilaksanakan 21-22 September,” katanya kepada TribunJatim.com.

Selain pemeriksaan kesehatan, hal ini juga mempengaruhi verifikasi administrasi. Yang mana, verifikasi administrasi dilakukan pada 17-20 September.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur memastikan tahapan pilkada berjalan sesuai jadwal. Sedangkan bagi sejumlah bakal calon masih menjalani karantina akibat positif Covid-19 akan mengalami penyesuaian.

GPK Jawa Timur Gelar Muswil, Kader Diminta Fokus Pembenahan Organisasi

GPK Jawa Timur Gelar Muswil, Kader Diminta Fokus Pembenahan Organisasi

Seluruh kader Gerakan Pemuda Kabah (GPK) Jawa Timur (Jatim) diminta untuk fokus pembenahan organisasi. Tak perlu tergesa-gesa mendukung calon kepala daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2020.

“Rapikan dulu organisasi. Jangan sebentar-sebentar mendampingi calon kepala daerah,” kata Ketua umum GPK Pusat, Andi Surya Wijaya Ghalib pada acara pembukaan Musyawarah Wilayah (Muswil) GBK Jawa Timur (Jatim) 2020 di Surabaya, Sabtu (12/9/2020).

Menurutnya, bukan berarti pilkada itu tidak penting. Pilkada tetap penting. Tapi, semua itu ada fasenya. Sudah ada yang mengurus, yakni partai.

“Jadi, perlu saya tekankan kepada teman-teman yang ada di PC agar jangan terlalu jauh berpikir dulu. Belajar coba berpikir secara sistematis dan hirarkis,” ujarnya.

Dia mengibaratkan, sekarang ini, kita (GPK) masih belajar pakai celana, jalan, baju dan sebagainya. Pasca Muswil, ada beberapa agenda penting yang harus dilaksanakan. Yakni, mengadakan Musyawarah Cabang (Muscab). Setelah itu nanti ada musyawarah anak cabang.

“Nah, kita sebagai anak harus belajar merapikan organisasi sampai ke tingkatan terbawah. Seperti yang disampaikan ketua umum GPK Jatim, Jatim harus menjadi pilot project kelengkapan organisasi GPK dari struktur PW sampai desa,” paparnya.

Ketua Pengurus Wilayah (PW) GPK Jatim, Norman Zein Nahdi bersyukur GPK dibawah kepemimpinannya sudah terbentuk 38 Pengurus Cabang (PC) se Jatim. Padahal, usianya sudah tidak muda lagi.

“Usia saya susah 52 tahun. Sudah bukan milenial lagi. Tapi, alhamdulillah hari ini sudah terbentuk 38 PC GPK. Demi terbentuk seluruh PC, saya rela berdiri,” ujarnya.

Dia mengungkapkan penurunan suara PPP pada Pemilu 2019, salah satunya karena kurang berperannya GPK di seluruh desa. Tidak ada perintah. Tidak pernah GPK yang menjadi ormas pemuda underbouw PPP se Jatim dikumpulkan untuk memenangkan pemilu 2019.

Namun, hal itu tidak menyurutkan GPK berjuang. “Jadi, penurunan itu karena kurangnya membuka ruang kepada kaum muda partai. Sudah hampir sepuluh tahun lebih GPK tidak disapa. Di setiap acara DPP PPP, tidak pernah bicara GPK,” ungkapnya.