Nasional

37 Pegawai KPK Mundur, PPP: Dinamika dalam Organisasi

Sebanyak 37 pegawai KPK mundur dalam satu tahun ini. Sekjen PPP yang juga anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menganggapnya sebagai dinamika dalam organisasi. “Karena yang mundur 37 orang saja, kami anggap pengunduran diri seperti itu sebagai dinamika organisasi publik biasa saja,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (25/9/2020). Arsul mengaku tidak kaget dengan pengunduran […]

37 Pegawai KPK Mundur, PPP: Dinamika dalam Organisasi Read More »

Pilkada di Tengah Pandemi, Lukman Hakim Saifuddin: Semoga Tak Ada Korban Jiwa

Keputusan pemerintah, KPU dan DPR yang tetap melanjutkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menuai banyak kontra. Politisi Senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin salah satu orang yang menyesalkan pelaksanaan Pilkada tetap berjalan di tengah merebaknya pandemi Covid-19. “Kehendak tak beringsut, pilkada tetap lanjut,” tulis mantan Mengeri Agama itu di laman Twitter miliknya,

Pilkada di Tengah Pandemi, Lukman Hakim Saifuddin: Semoga Tak Ada Korban Jiwa Read More »

Pemerintah dan DPR Cabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR resmi mengeluarkan Klaster Pendidikan dan Kebudayaan dari Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Achmad Baidowi mengatakan klaster pendidikan ini dicabut dan akan dibahas tersendiri. “DIM Klaster pendidikan dicabut oleh pemerintah. Kembali ke UU eksisting. Yang diatur adalah pendirian lembaga pendidikan di kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah dan DPR Cabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja Read More »

PPP Kutuk Kekerasan terhadap Ulama

Peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat mengisi acara kajian keislaman di Lampung menuai kecaman. Selain mengecam, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi juga mengutuk tindakan kekerasan kepada ulama dan tokoh agama dengan dalih apa pun. “Jika tidak sepakat dengan pendapat seseorang tidak boleh main hakim sendiri, karena ada koridor hukum yang bisa dilalui,”

PPP Kutuk Kekerasan terhadap Ulama Read More »

Tolak Keras Kenaikan PT 7 Persen, PPP: Semakin Banyak Suara Hilang!

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jangan sampai RUU ini menjadi jalan bagi partai politik tertentu untuk menang dengan mudah. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi mengingatkan, sistem proporsional dipilih karena memang cocok dengan model

Tolak Keras Kenaikan PT 7 Persen, PPP: Semakin Banyak Suara Hilang! Read More »

Scroll to Top