Nasional

PPP Minta Paslon Jagoannya di Pilkada 2020 Bagikan APD Selama Kampanye

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta para calon kepala daerah (cadaka) menggunakan dan membagikan alat peraga kampanye (APK) yang mendukung pencegahan COVID-19. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) setuju soal saran tersebut. “Imbauan itu bagus, karena itu akan membantu semua pihak untuk mendorong penerapan protokol kesehatan bisa berjalan secara maksimal,” kata Waketum PPP Arwani Thomafi kepada […]

PPP Minta Paslon Jagoannya di Pilkada 2020 Bagikan APD Selama Kampanye Read More »

PPP ke Cakada: Pandemi Jangan Dibuat Mainan

Politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengimbau kepada pasangan calon kepala daerah dan tim pemenangan agar mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020. Ia meminta para kandidat tidak menjadikan pandemi Covid-19 sebagai mainan. “Pandemi Covid-19 ini harus dilihat secara serius jangan dibuat mainan,” kata Baidowi di

PPP ke Cakada: Pandemi Jangan Dibuat Mainan Read More »

37 Pegawai KPK Mundur, PPP: Dinamika dalam Organisasi

Sebanyak 37 pegawai KPK mundur dalam satu tahun ini. Sekjen PPP yang juga anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani menganggapnya sebagai dinamika dalam organisasi. “Karena yang mundur 37 orang saja, kami anggap pengunduran diri seperti itu sebagai dinamika organisasi publik biasa saja,” kata Arsul kepada wartawan, Jumat (25/9/2020). Arsul mengaku tidak kaget dengan pengunduran

37 Pegawai KPK Mundur, PPP: Dinamika dalam Organisasi Read More »

Pilkada di Tengah Pandemi, Lukman Hakim Saifuddin: Semoga Tak Ada Korban Jiwa

Keputusan pemerintah, KPU dan DPR yang tetap melanjutkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 menuai banyak kontra. Politisi Senior Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Lukman Hakim Saifuddin salah satu orang yang menyesalkan pelaksanaan Pilkada tetap berjalan di tengah merebaknya pandemi Covid-19. “Kehendak tak beringsut, pilkada tetap lanjut,” tulis mantan Mengeri Agama itu di laman Twitter miliknya,

Pilkada di Tengah Pandemi, Lukman Hakim Saifuddin: Semoga Tak Ada Korban Jiwa Read More »

Pemerintah dan DPR Cabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja

Pemerintah dan DPR resmi mengeluarkan Klaster Pendidikan dan Kebudayaan dari Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Achmad Baidowi mengatakan klaster pendidikan ini dicabut dan akan dibahas tersendiri. “DIM Klaster pendidikan dicabut oleh pemerintah. Kembali ke UU eksisting. Yang diatur adalah pendirian lembaga pendidikan di kawasan Ekonomi Khusus

Pemerintah dan DPR Cabut Klaster Pendidikan dari RUU Cipta Kerja Read More »

Scroll to Top