Nasional

Wakil Ketua MPR Arsul Sani, meminta DPR memasukkan Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 yang menjadi landasan hukum larangan penyebaran paham dan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme mendalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). “RUU tersebut mestinya cukup fokus pada pengaturan eksistensi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPIP sebagai organ pemerintah untuk melakukan pembinaan […]

Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan tatanan baru atau new normal kendati pandemi Covid-19 belum berakhir. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, jika kebijakan itu dijalankan untuk semua sector, pondok pesantren juga akan terimbas. “Pertengahan Syawal, sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas

Anggota DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan sebelum merealisasikan pembukaan kembali sekolah. Pasalnya, pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan kapan berlalu. “Sebelum Kemendikbud merealisasikan pembukaan kembali sekolah, Kemendikbud harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan tentang daerah-daerah yang merupakan masuk Zona

Politisi PPP di DPR RI asal Kalimantan Selatan, Saifullah Tamliha meminta pemerintah hati-hati dalam memilih kebijakan ekonomi di tengah pademi Covid 19. Jika salah pilih kebijakan, Indonesia bukan malah bangkit, tapi terpuruk lebih dalam. Salah satu kebijakan yang menurutnya akan memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia adalah memberikan stimulus dalam bentuk modal kerja bagi UMKM, karena UMKM terbukti menjadi