Peristiwa penusukan terhadap Syekh Ali Jaber saat mengisi acara kajian keislaman di Lampung menuai kecaman. Selain mengecam, Sekretaris Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPR Achmad Baidowi juga mengutuk tindakan kekerasan kepada ulama dan tokoh agama dengan dalih apa pun. “Jika tidak sepakat dengan pendapat seseorang tidak boleh main hakim sendiri, karena ada koridor hukum yang bisa dilalui,” […]
PPP Kutuk Kekerasan terhadap Ulama Read More »
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menolak keras rencana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) sebesar 7 persen dalam Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum (RUU Pemilu). Jangan sampai RUU ini menjadi jalan bagi partai politik tertentu untuk menang dengan mudah. Wakil Ketua Komisi II DPR Fraksi PPP Arwani Thomafi mengingatkan, sistem proporsional dipilih karena memang cocok dengan model
Tolak Keras Kenaikan PT 7 Persen, PPP: Semakin Banyak Suara Hilang! Read More »
Wakil Ketua MPR Arsul Sani, meminta DPR memasukkan Ketetapan MPRS No. XXV Tahun 1966 yang menjadi landasan hukum larangan penyebaran paham dan ajaran komunisme, marxisme dan leninisme mendalam Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). “RUU tersebut mestinya cukup fokus pada pengaturan eksistensi, tugas pokok dan fungsi (tupoksi) BPIP sebagai organ pemerintah untuk melakukan pembinaan
Arsul Sani Minta Tap MPRS Pelarangan PKI Dimasukkan ke RUU HIP Read More »
Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat menyoroti kebijakan pemerintah yang akan memberlakukan tatanan baru atau new normal kendati pandemi Covid-19 belum berakhir. Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, jika kebijakan itu dijalankan untuk semua sector, pondok pesantren juga akan terimbas. “Pertengahan Syawal, sebanyak 28.194 pesantren dengan jumlah santri 4.290.626 orang akan memulai aktivitas
PPP Cemaskan Pesantren: Infrastruktur dan Tenaga Medis Kurang Read More »
Anggota DPR, Illiza Sa’aduddin Djamal mengatakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan sebelum merealisasikan pembukaan kembali sekolah. Pasalnya, pandemi COVID-19 belum bisa dipastikan kapan berlalu. “Sebelum Kemendikbud merealisasikan pembukaan kembali sekolah, Kemendikbud harus mempunyai peta yang jelas dan terverifikasi di lapangan tentang daerah-daerah yang merupakan masuk Zona
Kemendikbud Harus Punya Peta Terverifikasi Sebelum Buka Sekolah Read More »
