Pencapaian di Pileg 2019 membuat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) serius berbenah untuk target di Pileg 2024. Partai berlambang kabah itu menggelar konsolidasi dengan mengundang kader muda terbaik mewakili seluruh Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP se-Indonesia. Sekretaris Jenderal DPP PPP, Arsul Sani mengatakan, dalam penggeblengan ini, para kader muda itu mengikuti Latihan Kepemimpinan Kader Utama (LKKU) […]
PPP Gembleng Kader Muda se-Indonesia Read More »
Selama tiga hari, 11 hingga 13 November 2019, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur (PPP Jatim) menggelar kegiatan Pendidikan Politik dan Kaderisasi Satgas Lingkungan Hidup dan Tanggap Bencana di kawasan Gunung Bromo. Ratusan kader PPP Jatim mengikuti pemaparan teori dan melakukan praktik tanggap bencana. “Ini sebagai wujud tanggap dan kepedulian terhadap kondisi
Tak Hanya Politik, PPP Jatim Bekali Kader dengan Wawasan Lingkungan dan Bencana Read More »
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan sepenuhnya sepakat dengan usulan pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Pilkada langsung. PPP menilai, biaya tinggi yang selama ini harus dikeluarkan dalam proses Pilkada, menyebabkan terjadinya orientasi balik modal ketika menjabat dan berefek kepada maraknya perilaku koruptif. “Banyaknya OTT kepala daerah ternyata
PPP Setuju Usul Tito Karnavian Evaluasi Pilkada Langsung Read More »
Pelaksana Tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suharso Monoarfa menekankan prinsip politik tanpa mahar untuk mengantisipasi pelanggaran pemilihan kepala daerah (pilkada) yang diselenggarakan pada 2020. “Tidak ada mahar. Kepada kader ini kami tegaskan,” kata Suharso, saat memberikan pembekalan kepada anggota DPRD terpilih beserta seluruh kader PPP se-Riau di Kota Pekanbaru, Ahad, 3 November 2019.
Politik Tanpa Mahar untuk Pilkada Serentak 2020 Read More »
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan ( PPP) Arsul Sani mengatakan, adanya hak veto yang diberikan Presiden kepada menteri koordinator bertujuan supaya kementerian koordinator bisa bekerja lebih makasimal. Hak veto ini, kata Arsul, juga berguna untuk menyelaraskan fungsi satu kementerian dan kementerian lainnya. “Presiden melihat bahwa dalam masa pertama pemerintahannya masih terjadi ketidakselarasan bahkan antara kementerian
Sekjen PPP Sebut Hak Veto Menko Berfungsi Selaraskan Kementerian Read More »
